Salam
Pramuka…..
Dalam
rangka memperingati hari Pramuka Indonesia tanggal 14 Agustus 2014, kami akan
merefleksikan kembali sejarah Pramuka dari masa ke masa, sehingga mengingatkan
kembali akan sejarah bangkitnya kepanduan di Indonesia yang di namakan P R A M
U K A.
A.
Masa Hindia
Belanda
Salah satu saham
terbesar pemuda Indonesia dalam perjuangan yaitu adanya dan berkembangnya kepanduan
nasional Indonesia, ada dan berkembangnya kepanduan nasional ini berkat
semangat dan dorongan untuk bersatu.
Organisasi kepanduan
bermula dengan munculnya gagasan cemerlang dan menarik oleh Lord Boden-Powell
Tahun 1907, dan pada tahun 1908 gagasan tersebut menyebar ke berbagai Negara termasuk
Negara Belanda (Netherland) dengan nama Padvinder, gagasan itu oleh orang Belanda
di bawa ke Indonesia dan oleh orang Belanda kemudian mendirikan organisasi
dengan nama NPO (Nederlandsche Padvinders Organisatie) pada tahun 1912, hingga
saat terjadinya perang dunia I organisasi kepanduan Hindia Belanda telah
memiliki kwartir besar sehingga NPO berganti nama menjadi NIPV
(Nederlands-Indische Padvinders Vereenigin) pada tahun 1916. Dan pada 1916 pula
atas prakarsa S.P. Mangkunegara VII mendirikan organisasi kepanduan yang diberi
nama Javaansche Padvinder Organisatie di barengi munculnya bermacam-macam
kepanduan antara lain JJP (Jong Java Padvindery), NATIPIJ (Nationale
Islamitsche Padvindery), SIAP (Sarekat Islam Afdeling Padvindery), Padvinder Muhammadiyah.
Seiring dengan
berjalannya waktu ternyata pemerintah Hindia Belanda melarang menggunakan
istilah Padvindery, maka K.H. Agus Salim menggagas nama Pandu atau Kepanduan
untuk mengganti istilah Padvindery, dan dengan kenyataan bahwa kepanduan
senapas denga perguruan nasional maka pada tahun 1920 terjadi pergantian nama
Padvinder Muhammadiya berganti menjadi Hisbul Wathon (HW), Nationale
Padvinderij yang didirikan Budi Utomo, Syarikat Islam Afdeling Padvinderij
kemudian diganti menjadi Syarikat islam Afdeling Pandu.
Saat itu hasrat bersatu
organisasi kepanduan Indonesia waktu itu tampak mulai dengan terbentuknya PAPI
(Persaudaraan Antara Pandu Indonesia), PAPI merupakan suatu federasi dari pandu
kebangsaan, INPO, SIAP, NATIPIJ dan PPS pada tanggal 23 Mei 1928.
Namun Federasi tersebut
di atas tidak dapat bertahan lama dikarenakan adanya niat fusi yang berakibat
pada tahun 1930 berdirilah Kepanduan Bangsa Indonesia (KBI) yang dirintis oleh toko
dari Pandu Kebangsaan, INPO dan PPS, Pandu Kebangsaan. Dan kemudian PAPI berkembang
menjadi Badan Persaudaraan Kepanduan Indonesia (BPPKI) pada bulan April 1938.
Di antara tahun 1928
hingga 1935 bermunculan gerakan kepanduan Indonesia baik yang bernapas utama
kebangsaan maupun bernapas agama, kepanduan yang bernapas kebangsaan
diantaranya Pandu Indonesia, Panvinders Organisatie Pasundan, Pandu Kesultanan,
Sinar Pandu Kita dan Kepanduan Rakyat Indonesia. Sedangkan yang bernapas agama
antara lain Pandu Ansor, Al Wathoni, Hizbul Wathan, Kepanduan Islam Indonesia,
Islamitische Padvinders Organisatie, Tri Darma, Kepanduan Azas Katolik Indonesia,
Kepanduan Masehi Indonesia.
Pada tanggal 19 sampai
23 Juli 1941 bertempat di Yogyakarta Badan Pusat Persaudaraan Kepanduan Indonesia
(BPPKI) melaksanakan kegiatan “Perkemahan Kepanduan Indonesia Oemoem disingkat
PERKINDO, awalnya kegiatan ini diberi nama “All Indonesian Jambore” namun
rencana ini mengalami mengalami beberapa perubahan baik dalam waktu pelaksanaan
maupun nama kegiatannya.
B.
Masa Pendudukan
Jepang
Pada masa pendudukan
Jepang, untuk menyebutkan Jepang di pakailah nama Dai Nippon, dan pada masa ini
pula terjadi perang dunia II dimana bala tentara Jepang mengadakan penyerangan
dan Belanda berhasil meninggalkan Indonesia.
Saat pendudukan Jepang,
Partai dan Organisasi Rakyat Indonesia termasuk gerakan kepanduan sangat
dilarang berdiri, namun upaya untuk menyelenggarakan kegiatan PERKINDO II tetap
dilakukan, hal ini berkat semangat kepanduan tetap menyala di dada para anggotanya,
karena Pramuka merupakan suatu organisasi yang sangat menjunjung tinggi nilai
persatuan, hal inilah yang membuat bangsa Jepang tidak menginginkan Pramuka
lahir di bumi pertiwi.
C.
Masa Perang
Kemerdekaan
Pada tanggal 17 Agustus
1945 bangsa Indonesia berhasil memproklamirkan kemerdekaan Indonesia, hal ini
berkat persatuan dan kesatuan serta bahu membahu mempertahankan kemerdekaan.
Sebulan setelah
Proklamasi Kemerdekaan R.I. beberapa tokoh kepanduan berkumpul di Yogyakarta,
mereka bersepakat membentuk panitia Kesatuan Kepanduan Indonesia, panitia ini
dibentuk dan diberi nama panitia kerja yang bertujuan untu membentuk suatu
wadah organisasi kepanduan seluruh bangsa Indonesia dan menyepakati mengadakan
Kongres Kesatuan Kepanduan Indonesia.
Pada tanggal 27 hingga
29 Desember 1945 panitia kerja Kongres Kesatuan Kepanduan Indonesia berhasil
melaksanakan kongres bertempat di Surakarta dengan hasil terbentuknya Pandu Rakyat
Indonesia, perkumpulan ini sangat didukung oleh segenap pimpinan dan toerta
dikuatkan dengan “Janji Ikatan Sakti” kemudian pemerintah Republik Indonesia
mengakui sebagai satu-satunya organisasi kepanduan yang ditetapkan dengan
keputusan Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan dengan No. 93/ Bag. A
tertanggal 1 Februari 1947.
Tahun-tahun sulit
dihadapi oleh pandu rakyat Indonesia karena serbuan kembali Belanda, bahkan
pada peringatan kemerdekaan 17 Agustus 1948 sewaktu diadakan api unggun di
halaman gedung Pegangsaan Timur 56, Jakarta, Belanda mengancam dan memaksa
Soeprapto menghadap Tuhan, Beliau gugur sebagai Pandu, Soeprapto adalah seorang
patriot yang membuktikan cintanya pada negara, tanah air dan bangsanya.
Di daerah yang diduduki
Belanda, Pandu Rakyat dilarang berdiri, dalam keadaan seperti ini mendorong
berdirinya perkumpulan lain seperti Kepanduan Putra Indonesia, Pandu Puteri
Indonesia dan Kepanduan Indonesia Muda.
D.
Masa Pasca
Perang Kemerdekaan hingga 1961
Saat periode perjuangan
bersenjata berakhir Pandu Rakyat Indonesia mengadakan kongres II di Yogyakarta
pada tanggal 20 – 22 Januari 1950, kongres ini antara lain memutuskan untuk
menerima konsep baru, yaitu memberi kesempatan kepada golongan untuk
menghidupkan kembal bekas organisasinya masing-masing, dan sesuai dengan
keputusan Menteri PP dan K nomor 2344/Kab. Tertanggal 6 September 1951
Tentang dicabutnya
pengakuan bahwa Pandu Rakyat Indonesia merupakan satu-satunya wadah kepanduan
di Indonesia kemudian dan mengakhiri keputusan PP dan K nomor 93 Bag. A
tertanggal 1 Februari 1947.
Pada tanggal 16 September
1951 para wakil-wakil organisasi kepanduan mengadakan konfrensi di Jakarta, dan
saat itu diputuskan berdirinya Ikatan Pandu Indonesia sebagai federasi dan pada
tahun 1953 IPINDO berhasil menjadi anggota kepanduan sedunia.
Ipndo merupakan
federasi untuk organisasi kepanduan Putera, sedangkan organisasi Puteri
terdapat du federasi yaitu PKPI (Persatuan Kepanduan Puteri Indonesia dan
POPPINDO (Persatuan Organisasi Pandu Puteri Indonesia, kedua federasi pandu
puteri ini pernah menyambut singgahnya Lady Baden Powell ke Indonesia dalam
perjalanan ke Australia.
Dalam peringatan
Hari Proklamasi Kemerdekaan RI yang ke-10 Ipindo menyelenggarakan Jambore
Nasional, bertempat di Ragunan, Pasar Minggu pada tanggal 10-20 Agustus 1955,
Jakarta.
Ipindo sebagai
wadah pelaksana kegiatan kepanduan merasa perlu menyelenggarakan seminar agar
dapat gambaran upaya untuk menjamin kemurnian dan kelestarian hidup kepanduan.
Seminar ini diadakan di Tugu, Bogor pada bulan Januari 1957.
Seminar Tugu ini
meng-hasilkan suatu rumusan yang diharapkan dapat dijadikan acuan bagi setiap
gerakan kepanduan di Indonesia. Dengan demikian diharapkan ke-pramukaan yang
ada dapat dipersatukan. Setahun kemudian pada bulan Novem-ber 1958, Pemerintah
RI, dalam hal ini Departemen PP dan K mengadakan seminar di Ciloto, Bogor, Jawa
Barat, dengan topik "Penasionalan Kepanduan".
Kalau Jambore untuk
putera dilaksanakan di Ragunan Pasar Minggu-Jakarta, maka PKPI menyelenggarakan
perkemahan besar untuk puteri yang disebut Desa Semanggi bertempat di Ciputat.
Desa Semanggi itu terlaksana pada tahun 1959. Pada tahun ini juga Ipindo
mengirimkan kontingennya ke Jambore Dunia di MT. Makiling Filipina.
E.
Masa 1961 hingga
1999
Sebelum masa 1961
jumlah perkumpulan kepanduan Indonesia sangat banyak sehingga hal ini membuat
lemah organisasi, hal inilah menjadi prakarsa untuk meleburkan ketiga federasi
tersebut menjadi satu dalam Persatuan Kepanduan Indonesia, namun sangat
disayangkan yang masuk dalam federasi ini hanya berkisar 60 dari 100 organisasi
kepanduan dan hanya berjumlah 500.000 anggotanya, disamping itu sebagian dari
60 organisasi kepanduan anggota PERKINDO tersebut berada di bawah organisasi
politik atau organisasi massa tetap saling berhadap-hadapan berlawanan satu
dengan yang lain, sehingga tetap akan melemahkan gerakan kepanduan Indonesia. Kelemahan kepanduan Indonesia juga
dimanfaatkan oleh pihak komunis sebagai alasan untuk memaksa gerakan kepanduan
Indonesia menjadi Gerakan Pioner Muda seperti yang terdapat di negara-negara
komunis.
Dari permasalahan di
atas maka pada masa perintisan timbul peraturan ketetapan MPRS Nomor
II/MPRS/1960, tanggal 3 Desember 1960 tentang rencana pembangunan Nasional
Semesta Berencana, didalam keputusan tersebut terdapat ketetapan pada pasal
330.C. yang menyatakan bahwa dasar pendidikan di bidang kepanduan adalah
Pancasila, dan pasal 741 tentang penertiban kepanduan dan pasal 349 ayat 30
tentang pendidikan kepanduan supaya di intensifkan dan menyetujui pemerintah
untuk mendirikan Pramuka serta pada lampiran C Ayat 8 kepanduan supaya
dibebaskan dari sisa-sisa Lord Baden Powell.
Dari ketetapan di atas,
memberikan kewajiban pemerintah untuk melaksanakan, karena itu Presiden/
Mandataris MPRS pada hari kamis malam, 9
Maret 1961 mengumpulkan tokoh-tokoh dan pemimpin gerakan kepanduan Indonesia di
Istana Negara, pada pertemuan ini Presiden/ Mandataris MPRS mengungkapkan bahwa
kepanduan yang ada harus diperbaharui, metode dan aktivitas pendidikan harus di
ganti, seluruh organisasi kepanduan yang ada dilebur menjadi satu yang disebut
Pramuka, Presiden juga menunjuk panitia yang terdiri dari Sri Sultan Hamengku
Buwono IX, Menteri P dan K (Prof. Prijono, Menteri Pertanian (Dr. A. Azis Saleh
dan menteri Transmigrasi Koperasi dan Pembangunan Masyarakat Desa (Achmadi)
sehingga terbitlah Keppres R.I. No. 112 Tahun 1961 tanggal 5 April 1961 tentang
Panitia pembantu pelaksana pembentukan Gerakan Pramuka. Kemudian masih dalam
bulan April itu juga, keluarlah Keputusan Presiden RI Nomor 121 Tahun 1961
tanggal 11 April 1961 tentang Panitia Pembentukan Gerakan Pramuka. Anggota
Panitia ini terdiri atas Sri Sultan (Hamengku Buwono IX), Prof. Prijono, Dr. A.
Azis Saleh, Achmadi dan Muljadi Djojo Martono (Menteri Sosial). Panitia inilah
yang kemudian mengolah Anggaran Dasar Gerakan Pramuka sebagai lampiran
keputusan Presiden R.I Nomor 238 Tahun 1961, tanggal 20 Mei 1961 tentang
Gerakan Pramuka.
Dengan Keppres Nomor
238 Tahun 1961, Gerakan Kepanduan Indonesia terlahir baru dengan nama Gerakan
Praja Muda Karana atau Gerakan Pramuka.
Setelah diterbitkannya
Keppres Nomor 238 Tahun 1961, seluruh organisasi kepanduan melebur menjadi
Gerakan Pramuka, kemudian Gerakan Pramuka berstatus non governmental (Bukan
bada pemerintah) yang berbentuk kesatuan, gerakan Pramuka diselenggarakan
menurut jalan aturan demokrasi. Dengan pengurus (Kwartir Nasional, Kwartir
Daerah, Kwartir Cabang, dan Kwartir Ranting) yang akan dipilih dalam
musyawarah.
Gerakan Pramuka yang
didaulat sebagai satu-satunya badan di Wilayah NKRI dan tidak satu organisasi
yang boleh menyerupai ini bertujuan mendidik anak dan pemuda Indonesia dengan
prinsip dasar metodik pendidikan kepramukaan yang pelaksanaannya diserasikan
dengan keadaan, kepentingan dan perkembangan bangsa dan masyarakat sehingga
menjadi manusia Indonesia yang baik dan berguna bagi pembangunan bangsa dan
negara.
Prinsip-prinsip dasar
metodek pendidikan kepramukaan sebagaimana dirumuskan oleh Lord Baden Powell
tetap dipegang namun harus di selaraskan dan di sesuaikan dengan keadaan,
kepentingan dan perkembangan bangsa dan masyarakat Indonesia.
Gerakan Pramuka dari
tahun ke tahun membawa banyak perubahan dan mampu mengembangkan kegiatannya dan
anggotanya pun meningkat pesat di kota-kota hingga di desa sehingga mendapat
tanggapan positif dari masyarakat luas, hal ini tak lepas dari system Majelis
Pembimbing dari tingkat nasional hingga ke tingkat Gugus Depan.
Mengingat
80% penduduk Indonesia tinggal di desa dan 75% adalah keluarga petani, maka
pada tahun 1961 Kwartir Nasional menganjurkan supaya para Pramuka
menyelenggakan kegiatan di bidang pembangunan masyarakat desa. Kemudian pada tahun 1966, Menteri Pertanian dan
Ketua Kwartir Nasional mengeluarkan instruksi bersama tentang pembentukan
Satuan Karya Pramuka (Saka) Tarunabumi. Saka Tarunabumi dibentuk dan
diselenggarakan khusus untuk memungkinkan adanya kegiatan Pramuka di bidang
pendidikan cinta pembangunan pertanian dan pembangunan masyarakat desa secara
lebih nyata dan intensif. Kegiatan Saka Tarunabumi ternyata telah membawa
pembaharuan, bahkan membawa semangat untuk mengusahakan penemuan-penemuan baru
(inovasi) pada pemuda desa yang selanjutnya mampu mepengaruhi seluruh
masyarakat desa. Model pembentukan Saka Tarunabumi kemudian berkembang menjadi
pembentukan Saka lainnya seperti Saka Dirgantara, Saka Bahari dan Saka
Bhayangkara. Anggota Saka-saka tersebut terdiri dari para Pramuka Penegak dan
Pramuka Pandega yang memiliki minat di bidangnya. Pramuka Siaga dan Penggalang
tidak ikut dalam Saka tersebut. Para Pramuka Penegak dan Pandega yang tergabung
dalam Saka menjadi instruktur di biangnya bagi adik-adik dan rekan-rekannya di
gudep.
Perluasan kegiatan
Gerakan Pramuka yang berkembang pesat hingga ke desa-desa, terutama kegiatan di
bidang pembangunan pertanian dan masyarakat desa, dan pembentukan Saka
Tarunabumi menarik perhatian badan internasional seperti FAO, UNICEF, UNESCO,
ILO dan Boys Scout World Bureau.
F.
Masa 1999 hingga
sekarang
Dari tahun ke tahun
perkembangan Gerakan Pramuka semakin pesat, kegiatannya pun semakin berkembang
seiring dengan perkembangan politik di negara kita mengalami perubahan, dengan
adanya reformasi turut mempengaruhi perkembangan masyarakat secara menyeluruh. Sehingga terjadi juga beberapa perubahan antara
lain pada tahun 2003 di Jakarta untuk pertama kalinya pemilihan Ka Kwarnas
dengan pemilihan langsung oleh Kwartir Daerah pada MUNAS, kemudian pelaksanaan
Revitatilasi Gerakan Pramuka oleh Presiden R.I sekalu Ka. Mabinas, diresmikannya
beberapa Satuan Karya antara lain Saka Wirakartika, dan di sahkannya UU
Kepramukaan.
Demikian refleksi dalam
rangka Hari Pramuka Indonesia 14 Agustus 2014, berikut inti dari kelahiran
Gerakan Pramuka sebagai berikut :
1. Pidato Presiden/Mandataris MPRS dihadapan para tokoh
dan pimpinan yang mewakili organisasi kepanduan yang terdapat di Indonesia pada
tanggal 9 Maret 1961 di Istana Negara. Peristiwa ini kemudian disebut sebagai HARI
TUNAS GERAKAN PRAMUKA.
2. Diterbitkannya Keputusan Presiden Nomor 238 Tahun
1961, tanggal 20 Mei 1961, tentang Gerakan Pramuka yang menetapkan Gerakan
Pramuka sebagai satu-satunya organisasi kepanduan yang ditugaskan
menyelenggarakan pendidikan kepanduan bagi anak-anak dan pemuda Indonesia,
serta mengesahkan Anggaran Dasar Gerakan Pramuka yang dijadikan pedoman,
petunjuk dan pegangan bagi para pengelola Gerakan Pramuka dalam menjalankan
tugasnya. Tanggal 20 Mei adalah; Hari Kebangkitan Nasional, namun bagi Gerakan
Pramuka memiliki arti khusus dan merupakan tonggak sejarah untuk pendidikan di
lingkungan ke tiga. Peristiwa ini kemudian disebut sebagai HARI PERMULAAN TAHUN
KERJA.
3. Pernyataan para wakil organisasi kepanduan di
Indonesia yang dengan ikhlas meleburkan diri ke dalam organisasi Gerakan
Pramuka, dilakukan di Istana Olahraga Senayan pada tanggal 30 Juli 1961.
Peristiwa ini kemudian disebut sebagai HARI IKRAR GERAKAN PRAMUKA.
4. Pelantikan Mapinas, Kwarnas dan Kwarnari di Istana
Negara, diikuti defile Pramuka untuk diperkenalkan kepada masyarakat yang
didahului dengan penganugerahan Panji-Panji Gerakan Pramuka, dan kesemuanya ini
terjadi pada tanggal pada tanggal 14 Agustus 1961. Peristiwa ini kemudian
disebut sebagai HARI PRAMUKA.
"DIRGAHAYU PRAMUKA INDONESIA KE 53"
MANTAPKAN PEMBENTUKAN KARAKTER KAUM MUDA MELALUI GUGUS DEPAN TERAKREDITASI
Tidak ada komentar:
Posting Komentar